DEMOKRASI INDONESIA, Idak lakang dek panen Dan Indak lapik hujan (SMA N 1 UNGARAN)
 |
|||||||
DAFTAR
ISI
A. PENDAHULUAN
…………………………………………………….. 1
B. PEMBAHASAN
………………………………………………………. 2
1. Filsafat
dan Demokrasi …………………………………………….. 3
2. Pengertian
Demokrasi dan Macamnya …………………………….. 4
3. Sejarah
Demokrasi di Indonesia …………………………………… 5
4. DEMOKRASI
INDONESIA, Indak lakang dek panen dan
Indak
lapuk dek hujan
……...................................................................... 7
C. KESIMPULAN
………………………………………………………. 9
D. 
DAFTAR PUSATAKA
………………………………………………. 10
DAFTAR PUSATAKA
………………………………………………. 10
A.
PENDAHULUAN
Paham demokrasi sudah
di kuasai dan di praktikkan hampir di negara-negara lain. Namun dalam pempraktikkannya
sangat berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lain. Perbedaan demokrasi
disetiap negara dapat ibaratkan dari ilustrasi pertemuan antara dua pejabat
negara dalam sebuah tempat pemancingan ikan. Pejabat dari negara A dan negara B
dalam waktu yang sama melemparkan kailnya kedalam kolam, namun dalam waktu
sebentar saja pejabat dari negara B sudah mendapatkan ikan, sedangkan pejabat
dari negara A belum sama sekali, sampai-sampai tidak bergoyang sama sekali
senar pancingnya. Hingga waktu hampir petang pejabat dari negara A belum
mendapatkan satu ekor ikan dari pemancingan sejak pagi hari, berbeda dengan
pejabat dari negara B yang sudah penuh pundi-pundi penyimpanan ikannya. Dengan
tanpa ragu bertanyalah pejabat dari negra A kepada pejabat negara B mengapa dia
dapat mendapatkan ikan begitu banyak, padahal umpan yang digunakan sama. Dengan
santai pejabat dari negara B menjawab “bagaimana Anda akan mendapatkan ikan,
kalau ikan yang ada di tempat mu menutup mulut semua”. Dengan jawaban yang di
berikan oleh pejabat dari negara B, pulanglah pejabat dari negara A dengan
tangan kosong dan sindiran. Beberapa tahun kemudian, bertemulah kembali kedua
pejabat ini di tempat yang sama untuk memancing. Tak jauh berbeda dengan
pertemuan sebelumnya, pancing dan umpan yang digunakan oleh kedua pejabat ini
sama. Hanya beda keadaan tempat dimana mereka memancing, namun tak jauh berbeda
juga dengan pertemuan pertama. Pejabat dari negara A tidak mendapatkan ikan
sama sekali, dan bertanya kembalilah pejabat negara A kepada pejabat negara B
dengan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan pada pertemuan pertama mereka.
Dengan sedikit menyindir, pejabat negara B menjawab “bagaimana ikan-ikan akan
memakan umpanmu kalau ikan ditempatmu membuka mulut dan tak mau menutup
mulutnya”, lalu pulanglah pejabat dari negara A dengan tangan kosong dan penuh
kesal. Beberapa tahun lamanya bertemu
kembalilah kedua pejabat ini untuk ke-tiga kalinya, tak jauh berbeda dengan
pertemuan sebelumnya yaitu memancing di tempat yang sama. Namun hingga akhir
memancing, hasil yang di dapat oleh pejabat dari negara A sama dengan pertemuan
sebelumnya. Melihat hal tersebut, pejabat dari negara B hanya tertawa dan
menyindir terhadap apa yang terjadi pada pejabat dari negara A. Namun kali ini
berbeda dari pertemuan sebelumnya, pejabat dari negara A tersenyum kearah
pejabat dari negara B dan berkata “saya tahu, ikan-ikan di tempatku tak mau
memakan umpan yang aku berikan, walaupun demikian aku tetap sabar dan menunggu
mereka dengan umpan yang sama hingga akhirnya mereka mau memakannya”.
Dari ilustrasi di atas, kita dapat
mengambil sebuah point penting tentang demokrasi di tiap-tiap negara. Tidak
dapat dipaksakan sebuah sistem demokrasi dari suatu negara untuk ditanamkan di
negara lain yang kondisi dan tempat yang berbeda. Walau dalam satu nama sistem
politik yang sama, belum tentu menghasilkan hasil yang sama juga. Sebab hasil
dari sebuah sistem tergantung dari si pelaksana sistem tersebut. Dan tak dapat
dipungkiri bila dalam berjalannya suatu sistem politik sering terjadi pasang
surut. Sebab untuk menuju cita-cita dari
demokrasi yang di rencanakan memerlukan waktu yang lama, tak bisa secara cepat
maupun instan. Sama halnya dengan
masalah yang di hadapi oleh pejabat dari negara A, pancing dan umpan yang di
gunakan oleh kedua pejabat tersebut di ibaratkan sebagai sistem politik dan
ikan-ikan adalah rakyatnya. Pejabat dari negara B, melambangkan sebuah hubungan
antara pemerintah yang baik dan rakyat yang juga ikut serta medukung dalam
jalanya sistem di pemerintahan. Sedangkan
pejabat negara A, melambangkan hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang
tak kunjung mendapatkan jalan keluar agar dapat terjadinya sebuah hubungan yang
baik antara pemerintah dan rakyat.
B. PEMBAHASAN
1. Filsafat
dan Demokrasi
Perkembangan tentang pemikiran demokrasi di negara
Barat mulai berlangsung setelah reformasi agama, sebab agama pada waktu itu
sebagai pedoman masyarakat sehingga segala sesuatu didasarkan pada ajaran agama.
Satu hal yang harus disadari adalah
pertumbuhan dan perkembangan demokrasi awalnya bersifat evolusioner1.
Peranan pihak gereja pada saat itu sangat besar sekali dalam penghambatan segala
pemikiran yang dikeluarkan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan pandangan
gereja maupun ajaran agama. Banyak para pemikir yang harus masuk penjara maupun
berakhir dengan hukuman mati, ataupun menyangkal tentang apa yang telah dibuatnya,
sehingga hal tersebut menjadi cambuk bagi masyarakat agar tetap diam dan tetap
patuh pada sistem yang di berikan oleh gereja. Namun setelah menurunnya peranan
institusi gereja di bidang politik, maka
kembalilah kekuasaan raja-raja Eropa yang lama di bawah pengawasan gereja untuk
menganut kepada sistem monarki absolut yang memberikan kekuasaan secara mutlak,
totaliter, dan tanpa batas kepada raja. Dengan adanya peristiwa tersebutlah,
para pemikir Barat mulai tumbuh dan berkembang terhadap adanya pemikiran
kebebasan setelah reformasi, tak ada lagi ketakutan tentang kembalinya sistem
monarki absolut di pihak kerajaan, sebab hal ini dikhawatirkan akan menghambat,
mengetahui sejarah pada waktu itu semua tindakan dilaksanakan berdasarkan
perintah dari raja. Dengan melihat sejarah, maka para pemikir Barat menargetkan
bahwa rajalah yang menjadi kunci utama dalam perkembangan pemikiran politik. Dari
situlah lahir berbagai pemikiran politik dan salah satu di antaranya adalah
demokrasi.
2. PENGERTIAN
DEMOKRASI dan MACAMNYA
Demokrasi merupakan istilah politik, secara
terjemahan berarti pemerintahan rakyat, pemerintahan negara yang segenap rakyat
serta pemerintah dengan perantara wakil-wakilnya (Poerwordarminto 1984). Demokrasi adalah ide tentang kedaulatan
rakyat, dimana semua tindakan kekuasan didalam pemerintahan dikembalikan kepada
rakyat sebagai subjeknya. Demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu “demos” dan “kratos”, demos memiliki arti “rakyat”
sedangkan kratos memiliki arti “kekuasaan”.
Menurut International Commission of
Jurist “demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di
mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan
oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka yang bertanggun jawab
kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas”.
Demokrasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang2,
pertama berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yaitu demokrasi langsung,
berarti paham dimana demokrasi yang
mengikutsertakan setiap warga negara dalam sistem permusyawarahan untuk
menentukan kebijakan umum negara secara langsung. Dan demokrasi tidak langsung, dimana pelaksanaanya
melalui sistem perwakilan. Penerapannya biasanya melalui pemilihan umum.
Kedua, demokrasi berdasarkan titik tujuannya terbagi
lagi menjadi tiga.Demokrasi formal, dimana demokrasi yang menjunjung tinggi
persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau
menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, terdapat pada negara-negara
liberal. Demokrasi material adalah demokrasi yang dititikberatkan pada
upaya-upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi, sedangkan persamaan
politik dihilangkan, terdapat di negara-negara komunis. Dan yang terakhir
adalah demokrasi gabungan/campuran, adalah demokrasi yang menggabungkan antara
demokrasi formal dan material serta mengambil kebaikan dan serta menghilangkan
keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material.
Ketiga, demokrasi berdasakan paham ideologi dibedakan
menjadi dua. Demokrasi konstitusional/demokrasi liberal adalah demokrasi yang
didasarkan pada paham kebebasan dan individualisme. Kekuasaan pemerintahan
tidak diperkenankan terlalu ikut campur dalam permasalahan warga negaranya, dan
kekuasaan pemerintahannya di batasi oleh konstitusi. Dan demokrasi rakyat atau proleter adalah demokrasi yang berpaham pada ajaran
Marxisme-Leninisme-Komunisme yang mencita-citakan masyarakat tanpa kelas sosial
dalam masyarakat.
3.
SEJARAH DEMOKRASI DI INDONESIA
Tahun 1998
merupakan awal pembaharuan sistem politik di Indonesia setelah dua bentuk sistem,
Orde Lama dan Orde Baru yang penuh dengan gejolak ditengah-tengah masyarakat
dengan kepemimipinannya yang penuh otoriter. Meskipun secara ketentuan dan aturan
ketatanegaraan yang berdasarkan pada Undang-Undang 1945, bahwa bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan menganut asas
kedaulatan rakyat. Tetapi pada kenyataannya sistem Orde Lama dan Orde Baru yang
tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat telah menenggelamkan, hingga
berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998 dengan dibukanya lembaran awal era
reformasi yang menunjukan niat semangat perubahan disistem politik Indonesia.
Di era reformasi ini juga menandakan bahwa segenap rakyat Indonesia ingin
mewujudkan kehidupan politik yang benar-benar demokratis dan bukan sebatas
konsep yang perlu dibahas maupun dijadikan hak milik untuk kaum-kaum tertentu
dan ke luar dari makna sesungguhnya.
|
Demokrasi
di Indonesia dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga demokrasi
di Indonesia dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila. Dalam tata cara
pelaksanaanya mulai digunakan secara resmi tahun 1968 melalui tap MPRS no
XXXVII/MPRS/1968 Tentang Pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi
Pancasila sendiri dekat dengan sila keempat3
Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawarahan”. Ciri khas dari demokrasi Pancasila dapat dikenali dari sisi
|
formal dan material.
Dari sisi formal, demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan pada
prinsip musyawarah untuk mufakat. Dari sisi material, demokrasi Pancasila
menampakan sifat kegotongroyongan, yaitu suatu pencermian dan kesadaran budi
pekerti yang luhur sesuai hati nurani manusia dalam sikap dan prilaku
sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dibawah
ini adalah bagan alur demokrasi yang bersumber dari buku Pendidikan Kewarganegaraan
SMA kelas XI, cetakan pertama terbitan
Yudhistira tahun 2012.
4. DEMOKRASI
INDONESIA, Indak lakang dek panen dan
Indak lapuk dek hujan
Sebagian besar rakyat pada dasarnya awam akan
masalah kenegaraan bahkan dalam beberapa hal bersikap kurang peduli, rakyat
meragukan apakah pemerintahan yang terbentuk atas pilihan rakyat memang benar
dari apa yang di utarakan oleh rakyat dan mencerminkan kehendak rakyat. Ketidakpedulian
inilah yang dapat menjadi celah besar bagi para calon wakil rakyat yang hanya
ingin mendapatkan kursi jabatan, menerima gaji yang besar, dan tidak memikirkan
kewajibannya. Lebih parahnya lagi badut yang tak jelas rekam jejaknya bisa
menjadi tokoh ksatria, rakyat pada umumnya tidak memiliki kekuatan atau
mekanisme untuk melakukan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap jalannya
pemerintahan. Dan akhirnya situsi ini dalam jangka panjang akan membahayakan
kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dan sebaliknya, Demokrasi sering
dikeluhkan oleh penguasa sebagai sistem yang lamban, sering terjadi serah
terima kewajiban begitu saja karena tidak berhasil merumuskan kebijakan dalam
waktu yang tepat. Setiap kebijakan publik yang akan dikeluarkan harus melalui
serangkaian proses yang melelahkan dan kadang harus memakan waktu yang lama.
“ Dalam demokrasi, proses pengambil keputusan bisa
bertele-tele, pemerintah yang demokratis pun berpotensi tunduk atas tekanan
populis untuk mendahulukan komsumsi atas investasi atau pengendalian inflasi.
Justru pemerintah yang otoriter berkemampuan untuk mengambil keputusan
berorientasi jangka panjang “Galenson 1959, Huntington 1968, atau O’Donnell
1973. Hal demikianlah yang sekarang terjadi di dalam sistem politik Indonesia,
banyaknya aksi protes dari rakyat terhadap pemerintah yang mengakibatkan
pemerintah harus tunduk terhadap kemauan rakyat. Di dalam sistem demokrasi
Indonesia sekarang ini, keterbukaan terhadap budaya, informasi, dan ekonomi dari
luar pun sangat mempengaruhi sistem yang ada, bila tidak adanya pengawasan.
Banyaknya ideologi-ideologi yang dapat diakses oleh setiap kalangan dari
berbagai media, mengakibatkan pola pikir masyarakat yang tak tahu sepenuhnya
akan situasi demokrasi di Indonesia, dapat ikut terpengaruh oleh suasana
politik luar yang tidak sesuai. Disini penulis ingin menanggapi, dengan
banyaknya suku bangsa yang ada dan perbedaan karakter rakyat, akan lebih baik
menerapkan asas demokrasi Dari Rakyat,
Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat. Sebab didalamnya sudah mewakili setiap
point-point penting kehidupan masyarakat dalam berlangsungnya Sistem Demokrasi Indonesia. Sebab lebih baik
mengembangkan sistem yang berasalkan dari kehidupan rakyat sendiri daripada mengembangkan sistem
yang berasal dari negara lain yang kondisi dan suasananya berbeda. Dari pengembangan tersebut, penulis berfikir
bahwa secara tidak langsung, pengembangan tersebut ikut melestarikan kebudayaan
mulai dari cara berfikir, mengambil keputusan, dan bermusyawarah yang sesuai.
C.
KESIMPULAN
Dari apa yang telah penulis paparkan, Indonesia yang bukan dari latar
belakang sejarah terbentuknya sistem demokrasi, jangan sekali-kali terpengaruh
dengan sistem yang ada di negara asal untuk diterapkan dalam kehidupan bangsa
dan bernegara, melainkan mengembangkan apa yang menjadi kelemahan demokrasi
negara Barat ke dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dari macam-macam demokrasi yang ada,
Indonesia lebih baik mempertahankan demokrasi kerakyatan dan dengan asas dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat.
Sebab dengan adanya sejarah yang telah membuktikan bahwa sistem politik yang
tidak berasalkan dari setiap realita pada masyarakat Indonesia akan
mengakibatan konflik didalam sistem tersebut maupun kestabilitasan rakyat
sendiri. Keterbukaan dalam setiap perencanaan kegiatan negara dan rakyat pun
ikut serta dalam berjalannya sistem tersebut. Memasukan pendidikan berdemokrasi
ke tahap-tahap pendidikan di Indonesia, dengan tujuan masyarakat paham mengenai
situasi sistem demokrasi yang sedang berjalan. Sebab, tanpa ada masyarakat yang
paham akan berdemokrasi tidak akan terbentuknya suatu pemerintahan yang baik.
Dan tidak hanya masyarakat saja yang paham akan sistem demokrasi, pihak pejabat
negara pun seharusnya lebih tahu. Kemungkinan hanya segelintir pejabat saja
yang tahu akan tujuan dan makna dari demokrasi. Indonesia sebagi negara yang
terdiri dari banyak pulau harus extra ketat dalam setiap langkah mengambil
keputusan. Sebab di dalam sistem demokrasi sendiri mengandung kebebasan bagi
setiap masyarakatnya, yang di kawatirkan memberi celah bagi setiap masyarakat
yang tak sependapat dengan sistem demokrasi yang telah di sepakati bersama.
Dengan demikian, seberapa besar masalah yang ada bangsa Indonesia kalau
sistem pemerintahan maupun rakyat yang indak
lakang dek paneh dan indak lapuk dek
hujan yang berarti kuat bertahan dalam suasana apapun juga, akan
mempertahankan kebersaman dan ketertiban yang ada di dalam negeri. Jangan
sepenuhnya mengambil dan mengadopsi setiap kebudayaan politik dari negara luar,
belajarlah dari kondisi maupun kebudayaan politik dari masyarakat Indonesia sendiri, sebab dari
situlah akan terbentuk tujuan sebenarnya tatanan politik yang baik dan benar
bagi Indonesia.
D.
DAFTAR
PUSTAKA
·
Anggota
IKAPI, 2006, ANTROPOLOGI 1 SMA kelas XI,
cetakan ke-2, Yudhistira, Jakarta.
·
Anggota
IKAPI, 2007, KEWARGANEGARAAN 1 Menuju
Masyarakat Madani SMA kelas X, cetakan ke-2, Yudhistira, Jakarta.
·
Elizabeth
Fuller Collins,2008, INDONESIA DIKHIANATI, cetakan ke-1, PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.
·
Pangi
Syarwi, 2012 “Filsafat Demokrai” http://www.pangisyarwi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:perkembangan-dan-landasan-filsafat-demokrasi&catid=8&Itemid=103 tanggal 4 Maret 2014, pukul 11.08 PM
·
Pimpinan
MPR dan TIM Kerja Sosialisai MPR Periode 2009-2014, 2012, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, cetakan ke-2,
Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta.
·
Zulfikri
Sulaeman, 2010, DEMOKRASI UNTUK INDONESIA,
cetakan ke-1, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
Comments